REKAM MEDIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN INDONESIA (STUDI LITERATUR)

Agustin, Wafiq (2022) REKAM MEDIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN INDONESIA (STUDI LITERATUR). Diploma thesis, STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya.

	Text COVER.pdf Download (168kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (13kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (53kB)
	Text BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (34kB)
	Text BAB V PENUTUP.pdf Download (14kB)

Abstract

Rekam medis elektronik merupakan catatan tentang identitas pasien, pengobatan, perjalanan penyakit pasien, serta tindakan lain yang diberikan kepada pasien selama berada di pelayanan kesehatan yang berbentuk elektronik. Tentunya, aspek legal harus menjadi perhatian dalam manajemen rekam medis elektronik. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum serta pelaksanaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti hukum di persidangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kajian literatur (literature review) mengenai dasar dan peran rekam medis elektronik sebagai alat bukti hukum ditinjau dari perspektif hukum kesehatan indonesia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian didapatkan bahwa dasar hukum rekam medis elektronik ditinjau dari perspektif hukum kesehatan yang terdiri dari peraturan dan undang-undang terdapat dalam 2 aturan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5 dan 6, serta PERMENKES Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis pasal 1 dan 2 sangat penting karena digunakan sebagai acuan ataupun pedoman dalam pengelolaan serta penyelenggaraan rekam medis elektronik dan peran rekam medis elektronik sah sebagai alat bukti hukum di pengadilan, walaupun tidak berbentuk surat dan tulisan asli, karena didasari dengan adanya undang-undang ITE pasal 5 ayat 1 serta pasal 6. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dasar hukum rekam medis elektronik menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5 dan 6, serta PERMENKES Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis pasal 1 dan 2 serta rekam medis elektronik memiliki peran penting dalam penegakan hukum sebagai alat bukti dalam persidangan di Indonesia, dari 10 artikel jurnal penelitian, 7 diantaranya menyetujui rekam medis elektronik digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Kata Kunci : Rekam Medis Elektronik, Dasar Hukum, Alat Bukti, Perspektif, Hukum Kesehatan

Actions (login required)

View Item